 |
| Save Honorer |
"Lagi-lagi Pemkab beralasan proses penyelesaian masalah TKD sementara menunggu hasil tim verifikasi. Sudah di penghujung tahun belum juga di SK kan," ungkap Randan via Whatsapp, Senin, 6 Desember 2021.
Menurut Randan, tim verifikasi sangat lamban atau memang tidak menjadikan perhatian sehingga tidak segera menyelesaikan permasalahan SK TKD. Sementara, SK adalah acuan untuk membayar honor TKD.
"Dengan di SK kan mereka itu jadi acuan untuk membayarkan juga gajinya. Tetapi, sampai tahun anggaran mau habis belum ada kejelasan. Apa kerjanya tim verifikasi kalau begitu," tandasnya.
Perihal itu Randan melemparkan kritik karena menilai tim verifikasi tidak terbuka dalam pengurusan SK TKD. Ia juga mempertanyakan sistem seperti apa yang digunakan untuk menilai kelayakan honorer untuk perpanjangan SK nya.
"Oleh karena itu saya kritik dan menyarankan Pemkab, karena tim verifikasi TKD tidak transparan. Tim verifikasi TKD memakai metode tolak ukur apa untuk menentukan TKD mana yang layak atau tidak layak untuk diperpanjang SK nya," pungkasnya.
Legislator partai Golkar ini juga menyayangkan banyaknya TKD yang telah lama mengabdi namun tidak menerima SK. Tetapi, yang berhubungan dekat dengan Bupati dan Wakilnya dan juga Sekda justru mudah mendapatkan SK.
"Mengapa banyak TKD yang sudah sekian lama mengabdi dan rajin bertugas tidak menerima SK, justru ada yang dapat SK hanya karena kedekatan dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan lain-lain. Aneh kan?". Ucap Randan.
Ia juga menegaskan kritik terkait alasan Pemda yang selalu berdalih keuangan daerah belum stabil dan karena masa pandemi. Menurutnya, TKD jangan dijadikan korban karena mereka sudah malaksanakan kewajiban. Apalagi menimbang pandemi, seharusnya nasib TKD lebih diperhatikan.
"Pemda jangan juga selalu berlindung bahwa kita sekarang dalam keadaan dilanda pandemi. Justru karena pandemi maka nasib mereka mesti diperhatikan, sehingga bisa dan mampu untuk membiayai kehidupan mereka, karena bukan cuman mereka yang menggantungkan harapan disitu, tetapi ada keluarga dirumah yang mesti juga mereka hidupi".
"Banyak cara lain untuk menstabilkan keuangan daerah,bukan cuman pengurangan TKD, bisa dengan menggenjot PAD, mengurangi kebocoranya. Terbukti di Bapenda, banyak tekor yang menjadi temuan BPK kemarin. Jadi kurang logis sebenarnya bila TKD yang terus menerus jadi kambing hitam membebani APBD," bebernya.
Lanjut Randan, menurutnya persoalan TKD sudah mejadi perbincangan hangat yang berlarut-larut dan memenuhi kriteria untuk di Pansuskan.
"Persoalan TKD ini banyak membuat kegaduhan, dimana sangat layak untuk di pansus kan di DPRD," tukas Randan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tana Toraja mengatakan masih dalam proses.
"Sementara ini kami lagi memprosesnya," jawabnya singkat saat dikonfirmasi di kantornya, Senin, 6 Desember 2021.
.jpg)
